Menkeu Buka Suara Soal Pajak Sembako

Di dalam agenda rapat komisi 11 DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia ketua OJK dan ketua LPS Senin sore

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab sejumlah pertanyaan mengenai polemik rancangan undang-undang perubahan kelima atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau up

 

meski Rapat ini bukan dalam agenda pembahasan terkait dengan isi RUU KUHP tersebut Sri Mulyani buka suara bahwa pihaknya akan membuat kebijakan terkait dengan perpajakan dengan tetap mengutamakan asas keadilan bagi masyarakat semuanya memastikan bahwa pajak pertambahan nilai sembako tak akan dibebankan pada seluruh jenis sembako namun Nantinya di dalam RUU KUHP kementerian keuangan akan mengatur secara detail klasifikasi dan jenis barang apa saja yang akan dikenakan beban biaya pajak lainnya adalah kita tidak memungut PPN sembako itu kita tidak memungut dan apakah di dalam RUU KUHP nanti akan ada untuk yang itu tidak dipungut itu aja clear very clear disitu

 

Namun kalau kita ngomongin tembakau tuh Katakana beras ada beras yang 15 10.000 perkilonya yang produksi petani kita rojolele pandanwangi Cianjur gitu versus beras yang sekarang ini shirataki pake Riko yang itu itu bukan beras Bu saya tahu-tahunya tuh dari apa orang tidur betul betul betul atau buzz mati jadi kalau dilihat harganya

 

Riko kan tadi 10.000 per kilo sampai yang Rp50.000 kilo sampai 200 ribu per kilo Nah ini kan Berarti sakit bisa mengklaim sama-sama sembako tapi yang ini adalah untuk yang nah ini yang mungkin kita perlu fenomena munculnya produk-produk yang weri hi-end tapi anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad misbakhun mempertanyakan rencana pembagian klasifikasi jenis sembako yang akan dibebankan biaya pajak tersebut

 

populer post  Pemerintah Getol Dorong Pajak Sembako, Bagaimana Nih

karena menurutnya pernyataan Sri Mulyani belum dapat memastikan polemik di tengah masyarakat Apakah pajak tembakau akan tetap dibebankan kepada masyarakat atau tidak menampilkan sekali bahwa yang anak itu apa berasnya atau kemudian pemerintah membuat pengecualian penasaran Seperti apa karena kalau objek itu kan kita tidak bisa kemudian mendiversifikasi objek itu menjadi kooperasi yang seperti seperti ini itu-itu aja lah itu konsep situ ada di mana karena ia mengatakan tidak ada tetapi

 

kemudian beredar di tempat kita ini di grup kita bahwa DJP menjelaskan yang tadi seperti bisa paikan beras yang mahal premium terus ada wahyu dan sebagainya karena Pak Wahyu atau bukan itu daging beras mau beras mati dan begitu beras itu klasifikasinya karena apa pembahasannya itu adalah di objek dan bukan objek Hai itu Hai perdebatan antara Sri Mulyani dan misbahun pun terhenti tak kalah pimpinan rapat komisi 11 DPR RI menyebutkan bahwa pembahasan RUU KUHP dan polemik pajak tembakau ini akan diagendakan dalam waktu yang akan datang ausilio dulu Yulia Nasri Jakarta

About administrator

Check Also

Disebut Belum Juga Kembalikan Aset Miliaran Milik Rizky Febian hingga Diduga Rela Jual Mobil untuk Bayar Utang, Teddy Pardiyana Masih Bungkam Seribu Bahasa

Teddy Pardiyana masih belum mau banyak bicara, setelah diprediksi telah menjual sebagian dari peninggalan Rizky …