Pemerintah Getol Dorong Pajak Sembako, Bagaimana Nih

Sukabuminewsupdate.com – revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang tengah digodok pemerintah menuai polemik

Pasalnya pemerintah bakal menarik pajak secara masih ke masyarakat misalnya saja sembako yang akan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN

Berikut sembako terdiri dari beras gula minyak hingga daging

Selain sembako pendidikan dan jasa kesehatan pun akan dikenai PPN

Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Yustinus Prastowo mengatakan saat ini draf revisi undang-undang KUHP sudah diterima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR

Kita masih dengarkan aspirasi banyak pihak dalam konteks itu kita mau memperbaiki apa yang sekarang ada katanya saat diskusi virtual Jumat 11 Jun 2012

Di sisi lain ekonomi narasi Institute Ahmad Nur Hidayat menegaskan pemberian PPN akan memicu inflasi menurutnya potensi kenaikan inflasi 2021 bisa mencapai 2,8 belas persen sampai 4 ke-68 persen

Rencana kenaikan BBM terhadap sembako akan mendorong masyarakat membeli sembako di luar kebutuhan katanya

maka itu dia menyarankan pemerintah agar memburu pajak perusahaan teknologi

Selain itu politisi juga ikut angkat suara soal polemik PPN sebako ini wakil ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah tinjau ulang RUU pajak Dia menilai jika bahan pokok dikenai PPN maka akan membebani masyarakat

politikus partai Gerindra Fadli Zon dengan tegas menolak rencana pemerintah

Sebagai ketua umum ikatan Minang atau ikmd nolak rencana PPN sembako tegasnya

sementara itu Direktorat Jenderal Pajak kemenkeu berkilah tentang PPN sembako lewat surel Mereka bilang Tengah fokus pada upaya penanggulangan konflik 19 ditengah situasi Pelemahan ekonomi akibat pandemic pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan diantaranya

usulan perubahan pengaturan PPN tulis DJP dalam suratnya sayangnya minkey Sri Mulyani Indrawati sampai saat ini masih irit bicara Saat ditanya mengenai RUU KUHP

populer post  Menkeu Buka Suara Soal Pajak Sembako

Sri Mulyani mengatakan bahwa sampai saat ini RUU KUHP belum dibacakan di rapat paripurna DPR

Oleh karena itu secara etika politik Sri Mulyani belum bisa memberikan penjelasan sebelum dibahas di legislatif

Karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan ke DPR melalui surprise atau surat Presiden

Oleh karena itu ini situasinya agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirim kepada DPR juga katanya saat rapat kerja dengan komisi 11 DPR kami 10 Jun 2012 satu menurut sobat bisnis gimana nih dengan kebijakan baru tersebut.

About administrator

Check Also

Disebut Belum Juga Kembalikan Aset Miliaran Milik Rizky Febian hingga Diduga Rela Jual Mobil untuk Bayar Utang, Teddy Pardiyana Masih Bungkam Seribu Bahasa

Teddy Pardiyana masih belum mau banyak bicara, setelah diprediksi telah menjual sebagian dari peninggalan Rizky …